Kurniasih Mufidayati Minta Jaringan Penipu PMI Ilegal Dibongkar

JAKARTA - Belum lama ini Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bersama Polda Metro Jaya menggerebek sebuah penampungan PMI Ilegal di wilayah Bekasi dan menemukan bahwa terdapat 161 calon PMI yang didominasi emak-emak tertipu oleh calo-calo PMI Ilegal.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta agar jaringan penipu PMI Ilegal dibongkar.    Ia menilai, kasus tersebut dilakukan oleh orang per orang melainkan sebuah jaringan jika dilihat dari jumlahnya yang cukup besar.

Baca juga: Habib Aboe Bakar Al-Habsy Minta Polri Tindak Tegas Oknum Polisi yang Langgar SOP

"PMI Ilegal yang didominasi emak-emak ini berasal dari berbagai wilayah. Ada kemungkinan jaringan ini juga sudah bergerak di berbagai daerah. Sehingga penggerebekan ini harus diikuti oleh dibongkarnya jaringan penipu PMI Ilegal di Indonesia, " ungkap Kurniasih dalam keterangannya, Kamis (6/10/2022).   

Lebih lanjut disebutkan bahwa jaringan yang akan memberangkatkan para emak-emak ini blusukan ke daerah-daerah dan menjanjikan gaji besar dengan memberikan uang sebagai pengikat atau hutang sehingga para korban tidak berdaya.   

Baca juga: Johan Budi Usul Penggunaan UU TPPU dalam Pengungkapan Kasus Judi

"Terlebih ada keterputusan informasi yang tidak disampaikan secara terbuka tentang moratorium penempatan pekerja domestik di Arab Saudi. Kita juga minta tolong agar kerugian korban PMI Ilegal ini dihitung secara materiil dan dimintakan pertanggungjawabannya, " lanjut Politisi Fraksi PKS ini.   

Di akhir, Anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta II ini juga meminta agar jajaran Polda Metro Jaya bisa mengungkap kasus ini sebab sudah masuk ranah dugaan tindak pidana perdagangan orang.

Baca juga: Arif Wibowo Nilai Perlunya Pemisahan antara Pelanggaran Administasi Pemilu dengan TSM

"Bisa digunakan pasal TPPO agar sanksi yang diberikan keras dan menjadi pelajaran. Bongkar tuntas jaringan sindikat PMI Ilegal ini sebab belum lama kita juga membongkar modus pengiriman PMI Ilegal ke Kamboja dalam jumlah cukup besar dan bergelombang, " tutupnya. (hal/aha)